Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Negara Indonesia Memiliki kekuatan : Letak Yg Strategis Dan Kaya Sumber Daya Alam, Kelemahan : Kepulauan Dan Keanekaragaman Masyarakat –> Perlu Pedoman Agar Tdk Terombang Ambing Dlm Mencapai Tujuan Nasional –> Wawasan Nasional –> Wawasan Nusantara

Pengertian Wawasan Nusantara

  • Wawasan  = Wawas = Pandangan, Tinjauan
  • Mawas = Memandang, Meninjau
  • Nusa = Pulau
  • Antara = Diapit Dua Hal
  • Cara Pandang Bangsa Indonesia Tentang Diri Dan Lingkungannya Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945

Faktor-Faktor Yg Mempengaruhi Wawasan Nusantara

  1. Wilayah
  2.  Asas Kepulauan (archipelagic principle)      Pulau2 mrp satu kes. utuh, laut mrp penghubung bkn pemisah
  3. Kepulauan Indonesia
  4. Konsepsi tentang wilayah, Neg kepulauan, laut teritorial,perairan pedalaman, ZEE, landas kontinen
  5. Karakteristik Wilayah Nusantara, terletak di 2 benua, 2 samudra dll
    1. Geopolitik dan Geostrategi

Geopolitik

  • Landasan ilmiah bagi tindakan politik untuk memperjuangkan kelangsungan hidup dan mendapatkan ruang hidupnya.
  • Bangsa Indonesia pandangan geopolitik ini didasarkan pada Pancasila sebagai dasar falsafah negara

Geostrategi

  • Perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi geografi sebagai faktor utamanya
  • Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik
  • Seni dan ilmu yg digunakan sekaligus untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dalam suatu rencana dan tindakan
  1. Perkembangan Wilayah Indonesia Dan Dasar Hukumnya

Sejak 17-8-1945 s/d 13-12-1953

Wilayah bekas jajahan Belanda, untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil dari garis pantai (Territoriale Zee en Maritieme Krigen Ordonantite, th 1939)

Deklarasi Juanda ( 13-12-1957 s/d 17-2-1969)

  • Laut teritorial diukur sejauh 12 mil dari titik-titik pulau terluar yg saling dihubungkan, luas wilayah teritorial yg semula 2 juta km2 menjadi 5 juta km2, 3/5wilayah Indonesia berupa perairan, dikenal dengan negara maritim

17-2-1969 (Deklarasi Landas Kontinen) sampai sekarang

  • Sumber kekayaan alam yg tdp dlm landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif bangsa Indonesia

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

  • Batas ZEE adalah selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia

Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara

  • WADAH, wujud wilayah, tata inti organisasi, tata kelengkapan organisasi
  • ISI WAWASAN NUSANTARA, cita-cita, asas keterpaduan dlm kehidupan
  • TATA LAKU WAWASAN NUSANTARA, yang mencakup 2 segi yaitu batiniah dan lahiriah

Wawasan Nusantara Sbg Pancaran Falsafah Pancasila

Pancasila –> Aktualisasi (Wawasan Nusantara) –> Strategi Dan Kebijakan

Wawasan Nusantara Mrp Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan : Politik Ekonomi  Sosial Budaya Hankam

KETAHANAN NASIONAL

  • Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri, langsung maupun tidak langsung membahayakan intregitas,identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional indonesia

Ancaman

  • Suatu Usaha Untuk Mengubah Dan Merombak Kebijaksanaan Atau Keadaan Secara Konseptual Dari Sudut Kriminal Maupun Politis

Tantangan

  • Merupakan Suatu Usaha Yang Bersifat Untuk Menggugah Kemampuan

Sifat-Sifat Ketahanan Nasional

  • INTEGRATIF, Segala aspek kehidupan saling mengadakan penyesuaian selaras dan seimbang
  • MAWAS KE DALAM, diarahkan ke dlm diri bangsa
  • MENCIPTAKAN KEWIBAWAAN, hsl pandangan  yg integratif mewujudkan suatu kewibawaan
  • BERUBAH MENURUT WAKTU, tdk bersifat tetap, melainkan dinamis

KETAHANAN NASIONAL PADA HAKIKATNYA MERUPAKAN SUATU KONSEPSI DALAM PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN SERTA PERTAHANAN DAN KEAMANAN DALAM KEHIDUPAN NASIONAL

Kehidupan Nasional Yang Terbagi Dalam 2 Aspek Yaitu
1. ASPEK ALAMIAH (Tri Gatra)
2. ASPEK KEMASYARAKATAN    (Panca Gatra)
Tri Gatra+Panca Gatra –> Asta Gatra

Aspek Tri Gatra

  1. Letak Geografis Negara
  2. Keadaan Dan Kekayaan Alam
  3. Keadaan Dan Kemampuan Penduduk

Aspek Kemasyarakatan

  1. Ideologi
  2. Politik
  3. Ekonomi
  4. Sosial Budaya
  5. Pertahanan Keamanan

Pengaruh Aspek Ideologi

  • Berbagai macam ideologi yang berkembang di  seluruh dunia, membuat bangsa indonesia harus menghadapi benturan kepentingan ideologi, sehingga bangsa indonesia harus membangun ketahanan ideologi yang berbasis pancasila

Pengaruh Aspek Politik

  • Kondisi politik yang stabil dan dinamis, dapat memberikan rasa aman, memperkokoh persatuan dan kesatuan, dan pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional

Pengaruh Aspek Ekonomi

  • Ketahanan nasional yang baik akan membawa dampak bagi stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi, mewujudkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata

Pengaruh Aspek Sosial Budaya

  • Ketahanan di bidang sosial budaya tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai pancasila

HUBUNGAN WAWASAN NUSANTARA DENGAN KETAHANAN NASIONAL

  • Dalam mencapai tujuan nasional dilakukan pembangunan nasional yang harus berpedoman pada wawasan nasional yg tidak lain adalah wawasan nusantara
  • Keberhasilan pembangunan akan meningkatkan ketahanan nasional yang tangguh
  • Ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional semakin baik

Demokrasi Indonesia

Pengertian Demokrasi

  • Umum à Demokrasi : pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
  • Demokrasi à Yunani “Demos” = Rakyat; Kratos/ kratein : Kekuasaan. Rakyat berkuasa (government of rule by the people)
  • “Oxford English Dictionary” à Demokrasi : pemerintah oleh rakyat, bentuk pemerintah à kedaulatan rakyat secara menyeluruh, dijalankan à rakyat/ oleh pejabat yang dipilih oleh rakyat. (Supriyo Priyanto, 2006)

Sejarah Demokrasi

  • Demokrasi sudah ada sejak jaman Mesir Kuno atau Mesopotamia Kuno (600 SM) ditandai adanya “Dewan Kota dan Majelis”.
  • Yunani Kuno (5007 – 338 SM), ditandai adanya “Negara Kota” (City State) yang memiliki Undang-undang sendiri
  • Piagam Makna Charta (Inggris 1215) : Raja John Lockland mengakui hak istimewa bawahannya (bangsawan).
    • Kekuasaan pemerintah terbatas
    • Hak asasi manusia lebih dari kedaulatan raja.

Jenis Demokrasi

  • Aliran/ faham demokrasi : ada 2 macam :
  • Demokrasi Konstitusional

Kekuasaan à Hukum Dasar Negara (Negara Hukum/ Rechtsstaat) : kekuasaan à tunduk  “Rule of Law”

  • Demokrasi Komunisme

pemerintah/ kekuasaan à tidak terbatas (Machtsstaat) à sifat totaliter.

Sifat Demokrasi

  • Demokrasi Langsung (Direct Democracy)

Rakyat à putusan politik tanpa perantara. Demokrasi à alihkan keputusan à rakyat; pemilu, referendum, jajag pendapat/ kembalikan keputusan –> komunitas/ rakyat.

  • Kelemahan, demokrasi dapat berhasil à rakyat kecil/ sedikit dan lingkup terbatas. Rakyat besar dan lingkupnya luas à bagian dari proses pembuatan atau pengambilan keputusan (instrumen)
  • Demokrasi Perwakilan (Representativ Democracy)

Rakyat menjalankan hak-hak nya untuk menentukan keputusan politik, melalui sistem perwakilan/ yang ditunjuk.

  • Pemisahan antara pemerintah dengan rakyat
  • Melaksanakan pemilu secara periodik sebagai kontrol terhadap pemerintah.

Demokrasi Perwakilan Ada 3 Yaitu :

1. Demokrasi Parlementer : parlemen merupakan lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan. Eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri, posisinya tergantung dari kepercayaan parlement. Kepala Negara tidak memegang kekuasaan eksekutif hanya jalankan fungsi keterwakilan (menjalankan tugas mewakili negara dan jadi penengah dalam konflik).
2. Demokrasi Presidensiil : Kepala Negara à wakil rakyat/ langsung à kekuasaan mandiri berupa  membentuk pemerintahan (kabinet) & susun Undang-undang.
3. Demokrasi Campuran : Kombinasi/ semi presindensiil à Swis, Perancis, Portugal.

Ciri-Ciri Demokrasi

  • Komisi International Ahli Hukum dalam konferensi di Bangkok 1965 : Prinsip pemerintahan demokratis (Rule of Law):
    • Konstitusi jamin hak-hak individu, dan mengatur prosedur untuk peroleh lindungan hak-hak yang dijamin.
    • Badan kehakiman/ lembaga peradilan yang bebas, tidak memihak
    • Pemilu yang bebas
    • Kebebasan menyatakan pendapat
    • Kebebasan berserikat dan berkumpul
    • Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education).

Jefferson : “pemerintahan à persetujuan dari yang diperintah” (The Declaration of Independence Amerika Serikat) à ada 11 nilai demokrasi :

  • Prinsip pemerintah à konstitusi
  • Pemilu yang demokratis
  • Federalisme, pemerintah negara bagian dan lokal
  • Pembuatan undang-undang melalui proses terbuka sesuai aspirasi rakyat
  • Sistem peradilan independen
  • Kekuasaan lembaga kepresidenan
  • Peran media yang bebas
  • Peran kelompok kepentingan
  • Hak masyarakat untuk tahu
  • Lindungi hak-hak minoritas
  • Kontrol sipil à militer.

Demokrasi Indonesia

  • Basis Demokrasi Indonesia : Sila ke IV falsafah negara Pancasila à “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
    • Kedaulatan à rakyat
    • Rakyat à dipimpin oleh wakil-wakil nya à peroleh kebijaksanaan à musyawarah.
    • Filosofi, Demokrasi Indonesia : Demokrasi Pancasila à Demokrasi perwakilan.
    • Demokrasi Indonesia : Konstitusional
      • Kekuasaan Pemerintah à Hukum Dasar Negara (Rechtsstaat).
      • Konstitusi (UUD 45) à kekuasaan Negara :
        • Eksekutif, legislatif, yudikatif, evaluatif à koordinatif.
        • Indonesia à tidak menganut paham “Trias Politika” à MONTESQUIEU

Periodisasi Demokrasi Di Indonesia

I. Periode 1945 – 1959 (Demokrasi Parlementer).

  • Falsafah Negara dan UUD 1945, à demokrasi Presidensiil à dalam prakteknya demokrasi parlementer à konvensi Syahrir 1946.
  • Konstitusi RIS (1949) dan UUDS 1950 – 1959 jalan demokrasi parlementer. Ciri-ciri “kekuasaan parlemen dan partai politik dominan”.

II. Periode 1959 – 1965 (Demokrasi Terpimpin)

  • Terpimpin à Demokrasi akui pimpinan, bukan untuk menghilangkan demokrasi.
  • Terpimpin à demokrasi digunakan untuk melawan sifat-sifat liberalnya demokrasi (singkirkan perusak demokrasi, dan melawan musuh rakyat bersama rakyat).
  • Prakteknya demokrasi terpimpin à totaliter
  • Kekuasaan presiden à dominan, partai dan parlemen à terbatas, ABRI à unsur sospol à berkembang.

III.Periode 1966-1998 (demokrasi pancasila).

  • Orde Baru à Demokrasi pancasila. Tujuan : melaksanakan pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen. Praktek à otoriter.
  • Kekuasaan Presiden à dominan, lembaga negara lainnya à mandul. Partai politik dan DPR à asas tunggal dan Eka Prasetya Panca Karsa.
  •  Pancasila sbg alat legitimasi politik

IV. Periode 1998 – sekarang     (Demokrasi Pancasila Era Reformasi)

  • Menuju demokrasi penuh (edvanced democracy) à pemilu à anggota dewan dan presiden secara langsung.
  • Multi partai à kembalikan perimbangan kekuatan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, evaluatif.

–        Spirit reformasi total à tata kembali kehidupan demokrasi à konstitusi à amandemen.

Landasan Hukum Demokrasi Pancasila

  • PEMBUKAAN UUD 1945 ALENIA 4
  • PASAL 1 AYAT 2, PASAL 2 AYAT 1 UUD 1945
  • TAP MPR NO VIII/MPR/1998 TTG PENCABUTAN TAP MPR NO IV/MPR/1983 REFERENDUM
  • UU NO 4 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN MPR,DPR DAN DPRD

DEMOKRASI DITERAPKAN BKN HANYA POLITIK AKAN TETAPI DI BIDANG LAINNYA, MISALNYA HUKUM,EKONOMI, HANKAM DLL

Demokrasi Sebagai Kekuasan Pemerintahan Di Tangan Rakyat Mengandung Arti :

  • GOVERNMENT OF THE PEOPLE
  • GOVERNMENT BY PEOPLE
  • GOVERNMENT FOR PEOPLE

Unsur-Unsur Dalam Pemerintahan Demokrasi

  • Keterlibatan warga dlm mengambil keputusan
  • Tingkat persamaan tertentu diantara warganegara
  • Tingkat kebebasan dan kemerdekaan tertentu yg diakui dan dipakai warganegar
  • Sistem perwakilan

Komponen Pendukung Pelaksanaan Demokrasi

  • SUPRA STRUKTUR

(LEMBAGA NEGARA: MPR, DPR, PRESIDEN, MAHKAMAH AGUNG, BPK)

  • INFRA STRUKTUR

( PARTAI POLITIK, ALAT KOMUNIKASI POLITIK, TOKOH-TOKOH POLITIK, DLL)

Penjabaran Demokrasi Menurut Uud 1945 Dlm Sistem Pemerintahan

  • KEKUASAAN DI TANGAN RAKYAT (PS 1)
  • PEMBAGIAN KEKUASAAN (4,5,24,20)
  • PEMBATASAN KEKUASAAN( PS 1AY 2, PS 20)
  • KONSEP PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PS 7B, POKOK PIKIRAN KE III)
  • KONSEP PENGAWASAN (PS 1 AY 2)
  • PARTISIPASI WARGANEGARA (27,28,30)

 

 

Geopolitika Indonesia

Apa Itu Geopolitik?
• Political geography (Frederich Ratzel)
• Geographical politics (Rudolf Kjellen dan Karl Haushofer)
• Geography = ilmu bumi
• Politics, political = urusan-urusan yang berkaitan dengan memperoleh, mempertahankan dan mengelola kekuasaan
Sir Harfold John Mackinder (1861-1947)
• Satu-satunya faktor yang paling penting dan menentukan perilaku bangsa-bangsa adalah GEOGRAFI.
• Geografi menentukan karakter, sistem ekonomi, politik, dan militer mereka.
Asumsi Geopolitik
• Manusia bukan makhluk soliter
• Individu dipengaruhi oleh komunitasnya
• Karakter komunitas dibentuk oleh faktor geografis lingkungan tempat tinggalnya
Realitas Geografis
• Negara terbesar di kawasan Asia Tenggara (terluas ke-14 sedunia)
• Jumlah pulau sangat banyak (+ 17.505)
• Luas laut 2/3 dari total wilayah
• Wilayah beriklim tropis
• Kaya dengan SDA vital dan strategis
• Jumlah penduduk besar dan bhinneka
• Terletak di posisi silang
Situasi Posisi Silang
• Geografi : antara S. Pasifik – S. Hindia, antara Asia – Australia
• Demografi : antara daerah berpenduduk padat – daerah berpenduduk jarang
• Ideologi : antara liberalisme – komunisme
• Politik : antara demokrasi liberal – demokrasi rakyat
• Ekonomi : antara kapitalisme – sosialisme
• Sosial : antara individualisme – sosialisme
• Kultural : antara budaya Barat – budaya Timur
• Hankam : antara kekuatan maritim – kontinental
Realitas Geopolitik
Ancaman
• Disintegrasi bangsa
• Serbuan/pengaruh negatif dari luar (asing)
Kepentingan Nasional
• Kesatuan/keutuhan bangsa dan negara
• Kesejahteraan rakyat
• Ketertiban dunia
Kendala-Kendala
• Wilayah laut yang terpecah-pecah
• Belum ada hukum internasional yang melindungi kepentingan negara kepulauan
• Belum adanya kesatuan konsep pertahanan nasional di antara ketiga angkatan perang
Wilayah Laut Indonesia
• Hukum laut internasional
– Res Nullius : laut tidak ada pemiliknya
– Res Communis : laut milik bangsa sedunia
– Mare Liberum : laut wilayah bebas
– Mare Clausum : teritori laut per garis pantai
• Ordonansi tahun 1939
– batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai
– asas pulau demi pulau secara terpisah
Wawasan Nusantara
• Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya demi mencapai cita-cita nasionalnya
• Asas negara kepulauan (lautan bukanlah pemisah, melainkan satu kesatuan dengan daratan)
• Negara kepulauan Nusantara adalah satu kesatuan wilayah, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam
Deklarasi Juanda 13 Desember 1957
• Wilayah negara kepulauan = kesatuan bulat daratan + lautan (archipelagic state principles)
• Batas teritori laut ditetapkan dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar (point to point theory)
• Titik-titik terluar dihitung 12 km dari pantai
• Lalu lintas damai di perairan Indonesia
Deklarasi Landas Kontinen 17 Februari 1969
• Segala kekayaan alam dalam landas kontinen adalah milik eksklusif negara RI
• Garis batas ditentukan berdasar perundingan atau menarik garis tengah di antara pulau terluar
Zona Ekonomi Eksklusif 21 Maret 1980
• ZEE selebar 200 mil diukur dari garis dasar (pangkal penghitungan teritori)
• Sumber hayati dan non-hayati yang terdapat di bawah permukaan laut adalah milik eksklusif bangsa Indonesia
• Diakui oleh Konferensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) – Desember 1982
Wilayah Udara RI
• Konvensi Paris 1919
Negara berdaulat atas ruang udara yang ada di atas wilayahnya
• Konvensi Chicago 1944
Negara menguasai ruang udara sesuai kemampuannya
• Indonesia berdaulat atas ruang udara di atas seluruh daratan dan lautan kepulauan Nusantara (sistem cerobong)
Ikhtisar Geopolitik Indonesia
• Tidak bersifat ekspansif
• Fokus pada kesatuan bangsa dan wilayah, emansipasi dalam pergaulan dunia, dan partisipasi bebas-aktif dalam tatanan internasional
• Asas negara kepulauan
• Dirumuskan sebagai Wawasan Nusantara (wawasan hankamnas)