SECRET 2013

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Phnom Penh (Rabu, 21/11) – seperti yang dikutip harian Kompas, menyatakan bahwa : “ Indonesia menyadari harus siap betul. Sekarang kita tengah secara serius mempersiapkan diri. Mudah-mudahan nanti pada saatnya kita siap menjadi bagian dari Komunitas Ekonomi ASEAN”.

Persetujuan Indonesia untuk menandatangani kesepakatan kerja sama menuju Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 dan Kerja Sama Ekonomi Regional Komprehensif (Regional Comprehensive Economic Partnership – kerja sama ekonomi negara ASEAN dengan enam negara mitra dialog, meliputi China, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru dan India yang ditargetkan diberlakukan mulai tahun 2016) mendatangkan konsekuensi persiapan yang matang di dalam negeri, melibatkan dunia usaha, ekonom dan pemerintah daerah. Persiapan matang perlu dilakukan oleh semua pihak, karena dalam proses integrasi ekonomi akan terdapat kesepakatan kebebasan mobilitas barang  dan jasa, bahkan lebih jauh kebebasan mobilitas faktor-faktor produksi. Kebebasan mobilitas diantaranya  melalui kesepakatan  penghapusan  hambatan ekonomi.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA – atau ASEAN ECONOMIC COMMUNITY),  disetting sebagai tujuan akhir dari integrasi ekonomi negara-negara ASEAN, seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2020 :

…to create a stable prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, services, investment, skillled labour and a free flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020.

Hal itulah yang menyebabkan SBY, sebagai Presiden Indonesia menandatangani kesepakatan kerja sama Pasar Bebas ASEAN 2015. Perdagangan bebas atau yang sekarang ini lebih dikenal dengan Pasar Bebas ASEAN 2015 adalah perdagangan yang dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semula hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.

Pada tahun 2015, kawasan ASEAN melalui ASEAN Economy Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN – MEA) akan menjadi pasar terbuka yang berbasis produksi, di mana aliran barang, jasa, dan investasi akan bergerak bebas. Perlu dipahami bahwa MEA berbeda dengan perjanjian perdagangan sebelumnya yang juga kontroversial, yaitu Perjanjian Perdagangan Bebas antara ASEAN dan China (CAFTA). Dalam CAFTA, yang difokuskan adalah pengurangan hambatan tarif dan non-tarif di bidang perdagangan barang (trade in goods). Dalam MEA tujuan yang hendak dicapai adalah penciptaan suatu pasar tunggal yang mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa (trade in services) termasuk tenaga kerja, maupun investasi. Apabila dalam perdagangan barang saja Indonesia sudah sulit bersaing, apalagi dalam perdagangan jasa di mana kualitas tenaga kerja kita masih di bawah negara-negara utama ASEAN. Dalam sektor jasa andalan seperti transportasi, pariwisata, keuangan, dan telekomunikasi pun, Indonesia masih mengandalkan penyediaan basis konsumen, namun masih kalah bersaing dalam hal produksi jasanya. Singkat kata, MEA justru jauh lebih berbahaya karena lingkupnya yang sangat komprehensif.

Di sisi lain ASEAN juga sudah menandatangani perjanjian dengan raksasa ekonomi dunia, yakni China (2004), Korea (2006), Jepang (2008), Australia dan Selandia Baru (2009), dan India (2009). ASEAN menjadi motor East Asian Summit (EAS), di mana negara anggota EAS yaitu ASEAN 10 + 8 Mitra Dialog (China, Jepang, Korea, Australia, Selandia Baru, India, AS, dan Rusia). ASEAN juga sedang dalam proses perumusan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) antara ASEAN dan enam negara mitra dagang utama, dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa. Bahkan RCEP (yang terdiri dari ASEAN plus 6) diproyeksikan akan menjadi blok perdagangan terbesar di dunia, mengalahkan AS, Uni Eropa, China, dan India.

Dengan perkembangan ini wajar apabila dikatakan bahwa tongkat kepemimpinan pasar bebas dan kapitalisme sudah beralih dari AS dan Eropa ke ASEAN. Namun yang menjadi pertanyaan, dimanakah peran Indonesia yang kabarnya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di ASEAN dengan penduduk terbanyak, sumber daya alam terbesar serta pasar terkuat? Padahal produk domestik bruto Indonesia mencapai 846 miliar dolar AS (40.3 persen dari seluruh PDB di ASEAN). Jumlah penduduk sebanyak 231,3 juta jiwa (39 persen dari seluruh pendudukdi ASEAN). Sementara sangat sedikit pengaruh kita dalam diplomasi perdagangan ASEAN. Melalui analisis data dan statistik, para teknokrat ekonomi Indonesia berpandangan bahwa Indonesia banyak mengambil manfaat dari integrasi ekonomi ASEAN. Umumnya mereka berpendapat perdagangan intra-ASEAN 2000-2008 tumbuh lebih kuat dari perdagangan ekstra-ASEAN sebelum tumbuh negatif 17,90 persen tahun 2009 karena krisis keuangan global. Perdagangan Indonesia ke ASEAN+6 mencapai 66 persen dari total ekspor, sehingga perdagangan Indonesia tidak begitu terpengaruh dengan krisis yang terjadi di Eropa maupun AS.

Kini Pasar Bebas ASEAN menjadikan bangsa Indonesia untuk mencetak Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun hal itu justru dianggap sebagai suatu ancaman daripada peluang karena ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal yang lebih bebas. Aliran bebas barang dan jasa yang membanjiri pasar Indonesia, menyebabkan pabrik pembuat barang dan penyedian jasa gulung tikar karena tidak mampu bersaing.  Pengangguran melonjak, investasi terhenti, modal lari keluar negeri dan pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak. Aliran bebas barang dan jasa biasanya terkait dengan inisiatif penurunan tarif dan non tarif serta fasilitas perdagangan. Pemerintah harus bertindak hati-hati dalam melakukan perundingan, terutma untuk produk-produk yang memiliki keunggulan komparatif yang relatif sama diantara negara ASEAN, terutama produk yang berbasis alam, seperti  : pertanian, produk kayu, perikanan dan produk karet.

Indonesia mempunyai pengalaman buruk terhadap ketidak siapan dalam menghadapi kerjasama perdagangan bebas. Pengalaman mengadopsi pakta perdagangan bebas ASEAN – China tahun 2003, menurut Presiden, menjadi pelajaran. Realitas kurangnya sosialisasi dan kesiapan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN – China membuat Indonesia  mengambil pilihan negosiasi ulang untuk sejumlah sektor.

Anggota Komisi VI DPR RI menyatakan bahwa Indonesia dengan segala potensi dan sumber daya yang dimilikinya, dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN untuk menghadapi persaingan global, sementara kita sendiri tidak mampu memanfaatkan ASEAN untuk kepentingan ekonomi nasional. Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan perwakilan regional di forum G-20 negara-negara ekonomi terbesar di dunia. Kelas menengah Indonesia tumbuh dari 38 persen dari total populasi di tahun 2003, menjadi 57 persen di tahun 2010, atau sekitar 100 juta orang, dengan pertambahan hingga 7 juta kelas menengah tiap tahunnya. Keunggulan sumber daya alam Indonesia terbukti dari besarnya ekspor bahan mentah (minyak bumi, gas alam, batu bara, kelapa sawit) ke China, India, Eropa, Amerika Serikat (AS), dan mitra dagang lainnya.  Sayangnya, dengan kekuatan seperti ini, Indonesia masih gagal berperan dalam negosiasi ekonomi di kancah ASEAN. ASEAN sangat agresif untuk membuka diri melalui berbagai perjanjian ekonomi internasional, karena mereka hendak menjual sumber daya dan kekuatan pasar Indonesia sebagai modal mereka bersaing dengan pelaku pasar internasional. Indonesia di sisi lain termakan oleh argumen klasik liberalisasi ekonomi, tanpa adanya langkah konkret untuk menyiapkan industri domestik dan mengembangkan kapasitas ekonomi nasional. Faktanya, tanpa disadari ASEAN saat ini sudah menjadi pusat ekonomi dunia seiring dengan melemahnya ekonomi Eropa dan mulai melambatnya ekonomi China. Integrasi ekonomi ASEAN sudah jauh berkembang semenjak ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) ditandatangani tahun 1992.

Beberapa bentuk upaya antisipasi yang belum maupun sudah ditempuh  Indonesia dalam mengantisi dampak-dampak perdagangan bebas yang cenderung kurang menguntungkan bagi Indonesia tersebut, antara lain :

  1. Memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk lebih mencintai produk dalam negeri dengan terus meningkatkan mutu produk-produk dalam negeri agar lebih berkualitas. Misalnya dengan menggiatkan program Aku Cinta Produk Indonesia (ACI ).
  2. Melakukan negosiasi ulang kesepakatan perdagangan bebas itu atau minimal menundanya, terutama untuk sektor-sektor yang belum siap.
  3. Melakukan seleksi produk untuk melindungi industri nasional.
  4. Mencabut pungutan retribusi yang memberatkan dunia usaha di daerah agar industri lokal menjadi lebih kompetitif.
  5. Pengetatan pemeriksaan barang masuk di pelabuhan harus dilakukan juga karena negara lain juga melakukan hal yang sama.
  6. Memberikan kemudahan dalam bentuk pendanaan, dengan cara kredit usaha dengan bunga yang rendah.
  7. Mengaktifkan rambu-rambu nontarif, seperti pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI), ketentuan label, dan sejumlah peraturan lainnya terkait dengan pengamanan pasar dalam negeri.
  8. Memperbaiki berbagai kebijakan ekonomi untuk menghadapi perdagangan bebas.

Tetapi secara jangka panjang langkah-langkah tersebut tidak bisa digunakan secara permanen. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, bangsa ini tidak bisa mengelak dari kebijaksanaan global tersebut.

Menaggapi berbagai pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa bisnis menjadi tidak sehat karena salah satu pihak hanya dimanfaatkan tanpa mendapatkan timbal balik yang memadai. Sedangkan dalam Islam diajarkan untuk berdagang dengan jujur dan tidak mengambil riba dalam dagangannya.

Menurut M. Umer Chapra, Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Ekonomi syariah mengajarkan tegaknya nilai-nilai keadilan, kejujuran, transparansi, antikorupsi, dan eksploitasi. Artinya, misi utamanya menegakkan nilai-nilai akhlak dalam aktivitas bisnis, baik individu, perusahaan, ataupun negara. Senada diungkapkan Pakar Ekonomi Syariah Adiwarman A Karim, dibandingkan dengan ekonomi konvensional, pertumbuhan ekonomi syariah jauh lebih pesat.

Sistem ekonomi syariah dan bisnis syariah awal kehadirannya di Indonesia hanya dijadikan sebagai alternatif solusi krisis moneter, namun saat ini ekonomi syariah tidak lagi hanya sekadar menjadi alternatif, tetapi ekonomi syariah menjadi solusi dalam berbagai persoalan umat manusia. Demikian diungkapkan Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) KH. Ma’ruf Amin menanggapi peranan ekonomi syariah dalam pertumbuhan ekonomi Nasional. “Fakta sudah berbicara, bahwa sistem ekonomi konvensional yang selama ini diterapkan banyak negara di dunia, tidak hanya merugikan tetapi juga membahayakan umat manusia. Karena sistem ekonomi konvensional, yang diuntungkan hanyalah kelompok tertentu, bukan orang banyak.”

Islam mengutuk berbangga-bangga dengan banyaknya harta, sikap angkuh dan sombong. Diingatkan, bila hendak menghancurkan suatu negeri, Allah SWT, membiarkan golongan mutrafin (hartawan) untuk berbuat sekehendak hatinya, termasuk ketika ia dengan kekuatannya berkolusi menciptakan praktek monopoli. Pemerintah Islam bertugas mengatur kehidupan seluruh masyarakat dengan cara Islam. Dalam hal usaha, pemerintah mendorong berkembangnya sektor riil -perdagangan, pertanian, industri dan jasa. Pemerintah juga harus bertindak adil kepada rakyat. Pemerintah tidak boleh memberikan hak-hak istimewa (monopoli) dalam bentuk apapun (monopoli bahan baku, produksi, pasar) hanya kepada pihak tertentu yang kebetulan dekat dengan penguasa. Seluruh hak memiliki hak yang sama. Pemberian hak istimewa kepada seseorang berarti telah mendzalimi pihak yang lain. Pemerintah harus menjaga agar perdagangan bebas (free trade) berjalan fair. Para pengusaha diperbolehkan bersaing, akan tetapi dilarang saling menikam.

Pada sisi lain, negara tidak mentolerir sedikitpun berkembangnya sector non riil, seperti perdagangan uang, perbankan dengan riba, pasar modal dan sebagainya. Pada dasarnya, bila diteliti dengan mendalam sektor-sektor semacam ini telah menyebabkan hal-hal yang merugikan perekonomian secara umum. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Islam, yakni ?kayla yakuna duulatan bayna al-aghniai minkum? (agar harta tersebut tidak beredar di kalangan orang-orang kaya diantara kalian saja), yakni beredarnya uang hanya diantara orang kaya saja. Data saat ini menunjukkan bahwa, terdapat 10 triliun uang yang beredar di lantai bursa. Bila 80% di antaranya terinvestasikan dalam berbagai perusahaan lewat pasar perdana, berarti terdapat tidak kurang 2 triliun rupiah yang ?melayang-layang?, yang berarti tidak menimbulkan efek secara langsung terhadap kegiatan ekonomi secara luas. Andai saja uang sejumlah itu diinvestasikan di sektor riil, berapa pabrik dapat didirikan, berapa tenaga kerja yang dapatdiserap. Berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi riil akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja, sehingga pengangguran akan berkurang, kesejahteraan naik dan merata. Ijin negara untuk hanya mengembangkan sector riil (investasi) jelas berefek pada terbukanya lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup
berarti, yang itu berarti akan menghasilkan pertumbuhan sekaligus pemerataan.

Dengan melakukan istiqra` terhadap hukum-hukum syara’ yang menyangkut masalah ekonomi, akan dapat disimpulkan bahwa Sistem Ekonomi (an-nizham al-iqtishadi) dalam Islam mencakup pembahasan yang menjelaskan asas-asas yang membangun sistem ekonomi Islam terdiri dari atas tiga asas :

  1. Bagaimana cara memperoleh kepemilikan harta kekayaan (al-milkiyah)?
  2. Bagaimana pengelolaan kepemilikan harta kekayaan yang telah dimiliki (tasharruf fil milkiyah)?
  3. Bagaimana cara edaran kekayaan tersebut di tengah-tengah masyarakat (tauzi’ul tsarwah bayna an-naas)?

3 thoughts on “SECRET 2013

  1. Haha, ini draft buat talkshow, wktu itu diminta buat jd moderator si…
    Ini tulisannya anggota kelompok studi ekonomi islam di kampusku…
    Aku ga pernah nulis yang berbau ekonomi, ya walau sekarang ga lepas dari urusan “bisnis mikro”. Sekarang udah beralih ke ekosmax.blogspot.com, ya dibaca atau tidak, disukai atau tidak, tetap menulis ya emang masih acak adul plus lebay abis, yang penting tulisan sendiri ga copi paste, ya copi sedikit tapi buat referensi (kalimat penjelas)…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s