Negara dan Konstitusi

PENGERTIAN NEGARA

Thomas Hobbes : Negara suatu organisasi hasil perjanjian dr masyarakat. Manusia sejak lahir telah memiliki hak-hak asasinya.

Miriam Budiadjo : Negara adalah suatu daerah yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut warganegaranya untuk mentaati peraturan yang berlaku melalui kontrol dari kekuasaan yang sah

Negara (State) : Organisasi à Kel. Manusia à legitimasi

(kekuasaan sah) à pemerintah dan  wilayah tertentu

Negara (organisasi) à bentuk, dasar/ falsafah, sistem

Organisasi, tujuan à terintegrasi à konstitusi

UNSUR-UNSUR NEGARA

n  WILAYAH yang sah

n  RAKYAT yang mrp pendukung pokok negara dan tdk terbatas pada salah satu etnis saja

n  PEMERINTAHAN yang diakui dan berdaulat

TUMBUH DAN TERBENTUKNYA SUATU NEGARA MEMILIKI CIRI KHAS MASING-MASING, MIS : INGGRIS DILATAR BELAKANGI OLEH MEGAHNYA KEKUASAAN KERAJAAN, AMERIKA TERBENTUK MELALUI INTEGRASI ANTAR ETNIS DI DUNIA SEDANGKAN INDONESIA DILATAR BELAKANGI OLEH KEKUASAAN DAN PENINDASAN BANGSA ASING

 

UNSUR-UNSUR YANG MEMBENTUK NEGARA INDONESIA

KESATUAN SEJARAH – KERAJAAN – PENJAJAH – SUMPAH PEMUDA – PROKLAMASI

KESATUAN NASIP – PENDERITAAN MASA PENJAJAHAN

KESATUAN WILAYAH – SATU TANAH AIR, TUMPAH DARAH

KESATUAN AZAS KEROHANIAN – PANCASILA

PRINSIP-PRINSIP NEGARA INDONESIA DAPAT DIKAJI MELALUI MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945

n  ALINEA I ->  LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA NEGARA INDONESIA

n  ALINEA II ->  PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MENCAPAI KEMERDEKAAN

n  ALINEA III ->  BANGSA INDONESIA SEBAGAI BANGSA YANG RELIGIUS

n  ALINEA IV ->  TERBENTUKNYA BANGSA INDONESIA, RAKYAT   -> PEMERINTAHAN

WILAYAH   – >UUD DAN DASAR FILOSOFIS NEGARA

KONSTITUSIONALISME

  • SUATU SISTEM PENGATURAN YANG DIJABARKAN DALAM KONSTITUSI/ SISTEM INSTITUSIONALISME SECARA EFEKTIF DAN TERATUR TERHADAP PELAKSANAAN PEMERINTAHAN SHG DPT DIKENDALIKAN DAN DIBATASI
  • BASIS POKOK KONSTITUSIONALISME ADALAH KESEPAKATAN (CONSENSUS) ANTARA RAKYAT DNG NEGARA

3 ELEMEN KESEPAKATAN

  1. KESEPAKATAN TENTANG TUJUAN ATAU CITA-CITA BERSAMA
  2. KESEPAKATAN TENTANG THE RULE OF LAW SBG LANDASAN PENYELENGGARAAN NEGARA
  3. KESEPAKATAN TENTANG BENTUK INSTITUSI-INSTITUSI DAN PROSEDUR KETATANEGARAAN

KESEPAKATAN TENTANG TUJUAN ATAU CITA-CITA BERSAMA

  • PERUMUSAN TUJUAN ATAU CITA-CITA BERSAMA PERLU DIWUJUDKAN UNTUK MENJAMIN KEBERSAMAAN DLM BERNEGARA YANG BIASA DISEBUT FALSAFAH KENEGARAAN/ STAATSIDEE
  • FILOSOFIS YANG DIMAKSUD ADALAH DASAR NEGARA PANCASILA (5 SILA)
  • DASAR FILOSOFIS TERSEBUT DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TUJUAN/CITA-CITA BANGSA INDONESIA (ALINEA 4)

KESEPAKATAN TENTANG RULE OF LAW

n  BASIS PEMERINTAHAN DAN PENYELENGGARAAN NEGARA  HARUS DIDASARI OLEH ATURAN HUKUM DAN KONSTITUSI

n  KESEPAKATAN ATURAN HUKUM DAPAT DIJADIKAN PEGANGAN TERTINGGI DALAM MEMUTUSKAN SEGALA SESUATU YANG DIDASARKAN ATAS HUKUM

KESEPAKATAN TENTANG BENTUK INSTITUSI DAN PROSEDUR-PROSEDUR KETATANEGARAAN

n  BANGUNAN ORGAN NEGARA DAN YANG MENGATUR KEKUASAAN

n  HUBUNGAN ANTAR ORGAN NEGARA SATU SAMA LAIN

n  HUBUNGAN ANTARA ORGAN NEGARA DENGAN WARGA NEGARA

 

KESEPAKATAN (CONSENSUS) =>  PRINSIP PENGATURAN DAN PEMBATASAN
(LIMETED GOVERNMENT) =>  HUB.PEMERINTAHAN  DENGAN WARGA NEGARA HUB.LEMBAGA PEMERINTAHAN YG SATU DENGAN YG LAINNYA

KONSTITUSI

Dalam praktek kenegaraan artinya :

a. Lebih luas dari Undang-Undang Dasar krn UUD hanya meliputi tertulis,             sedangkan ada konstitusi yg tdk tertulis

b. Sama dengan pengertian Undang- Undang Dasar. Mis : Konstitusi  Indonesia Serikat bagi UUD RIS

 

UUD 1945

  • UUD 1945 SEBAGAI HUKUM DASAR TERTULIS
  • UUD 1945 ADALAH SEKUMPULAN NASKAH YANG BERISI PEMBUKAAN, BATANG TUBUH, DAN ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN
  • UUD 1945 TELAH DIAMANDEMEN EMPAT KALI  (Th 1999, Th 2000, Th2001,Th 2002)

SIFAT-SIFAT UUD1945

l  TERTULIS JADI RUMUSANYA JELAS DAN MRP HUKUM YG MENGIKAT SELURUH PENYELENGGARA NEGARA DAN SETIAP WARGA NEGARA

l  SINGKAT DAN SUPEL, MEMUAT ATURAN POKOK YG SETIAP WAKTU BISA DISESUAIKAN DNG PERKEMBANGAN ZAMAN SERTA MEMUAT HAK ASASI MANUSIA

l  MEMUAT ATURAN2, NORMA2, DAN ATURAN2 YG DPT DILAKSANAKAN SECARA KONSTITUSIONAL

l  TERTIB HUKUM TERTINGGI DAN SBG ALAT KONTROL BG PERATURAN YANG LEBIH RENDAH

 

KONVENSI  (HUKUM DASAR YANG TDK TERTULIS) => ATURAN-ATURAN DASAR YANG TIMBUL DAN TERPELIHARA DALAM PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA MESKIPUN TDK TERTULIS.

SIFAT – SIFAT KONVENSI

MERUPAKAN KEBIASAAN YG BERULANG DLM PRAKTEK PENYELENGGARAAN NEGARA

TIDAK BERTENTANGAN DNG UUD DAN BERJALAN SEJAJAR

DITERIMA OLEH SELURUH RAKYAT

BERSIFAT SBG PELENGKAP BAGI PERATURAN YANG TIDAK TERDAPAT DALAM UUD

CIRI-CIRI NEGARA HUKUM

  • PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA YG MENGANDUNG PERSAMAAN BIDANG POLITIK, HUKUM,EKONOMI, DLL
  • PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK DAN TANPA PENGARUH KEKUASAAN MANAPUN
  • JAMINAN KEPASTIAN HUKUM, DIPAHAMI DAN AMAN DLM MELAKSANAKAN

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s