Home > Teori Ekonomi > Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan di Indonesia

Kondisi Kemiskinan

  • Selalu menjadi momok bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia
  • Dulu hampir semua penduduk Indonesia hidup miskin (share poverty), sedangkan sekarang kemiskinan terjadi di tengah masyarakat modern dan berkelimpahan (affluent society)

Indikator Kemiskinan

  • Terdapat beberapa indikator kemiskinan yang biasa digunakan, yaitu indikator:

–        Kemiskinan relatif

–        Kemiskinan absolut

–        Kemiskinan kultural, dan

–        Kemiskinan struktural

Kemiskinan Relatif

  • Seseorang dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan relatif, jika pendapatannya berada di bawah pendapatan di sekitarnya, atau dalam kelompok masyarakat tersebut, ia berada di lapisan paling bawah.
  • Bisa jadi meskipun pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun karena dibanding masyarakat di sekitarnya, pendapatannya dinilai rendah, ia termasuk miskin.
  • Amerika Serikat menggunakan indikator kemiskinan semacam ini.

Kemiskinan Absolut

  • Dilihat dari kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan).
  • Jika pendapatan seseorang di bawah pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka ia disebut miskin.
  • Indonesia menggunakan indikator kemiskinan jenis ini.

Kemiskinan Kultural

  • Dikaitkan dengan budaya masyarakat yang “menerima” kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespons usaha-usaha pihak lain yang membantunya keluar dari kemiskinan tersebut.

Kemiskinan Struktural

  • Kemiskinan yang disebabkan struktur dan sistem ekonomi yang timpang dan tidak berpihak pada si miskin, sehingga memunculkan masmalah-masalah struktural ekonomi yang makin meminggirkan peranan orang miskin.

Garis Kemiskinan (Poverty Line)

  • Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur garis kemiskinan dengan pendekatan konsumsi sejalan dengan pendekatan Bank Dunia.
  • Garis kemiskinan tersebut diukur dari kemampuan membeli bahan makanan ekuivalen dengan 2100 kalori per kapita per hari dan biaya untuk memperoleh kebutuhan minimal akan barang/jasa, pakaian, perumahan, kesehatan, transportasi, dan pendidikan.

Garis Kemiskinan VV. Bhanoji Rao

  • Rao menghitung garis kemiskinan dengan memperhitungkan kebutuhan kalori per hari minimum yang diperlukan seseorang untuk hidup layak sebagai dasar, kemudian diambah lagi dengan keperluan untuk kehidupan dasar yang sifatnya sosial, misalnya untuk pemeliharaan kesehatan, sekolah, dsb.

Indikator Kemiskinan Prof Sayoga

  • Dibedakan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
  • Garis kemiskinan untuk pedesaan setara dengan 240 kg beras per kapita per tahun, sedangkan untuk perkotaan setara dengan 360 kg beras per kapita per tahun.
  • Garis kemiskinan ditetapkan setelah survei di seluruh Indonesia pada 1973.

Pergeseran Pengertian Kemiskinan

  • Pergerseran pengertian kemiskinan dengan tidak melihat aspek pendapatan dan konsumsi saja, tetapi juga melihat masalah ketergantungan, harga diri, kontinuitas pendapatan dsb.

SMERU

  • Mengartikan kemiskinan dengan melihat berbagai dimensi:

–        Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan);

–        Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi)

–        Tidak adanya jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)

–        Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.

–        Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam;

–        Tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat;

–        Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;

–        Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental;

–        Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil)

Kemiskinan di Indonesia

  • Tingkat kemiskinan mutlak menurun drastis dalam dua dasawarsa sebelum krisis ekonomi 1997;

–        Jumlah penduduk miskin pada 1976 mencapai 54,2 juta jiwa (40,1 %),

–        menurun menjadi 40,6 juta jiwa (26,9 %) pada tahun 1981,

–        35 juta jiwa (21,64 %) pada tahun 1984,

–        27,2 juta jiwa (15,1 %) pada tahun 1990, dan

–        22,5 juta jiwa (11,3) pada 1996.

Sebab-sebab Struktural Kemiskinan di Indonesia

  • Ketidakmampuan mengelola sumber daya alam secara maksimal;
  • Kebijakan ekonomi yang tidak berkomitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi (trickle down effect tidak bekerja)

–        Kesalahan mendasar dalam asumsi perekonomian Indonesia adalah pengangguran dan kemiskinan hanya mungkin diatasi jika ekonomi tumbuh minimal (misalnya) 6,5 %.

–        Asusmsi demikian salah, karena:

  • Yang dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang melibatkan kegiatan ekonomi rakyat yang pelakunya adalah masyarakat miskin.
  • Pengangguran dan kemiskinan adalah dua hal berbeda. Orang yang menganggur belum tentu miskin.

–        Ilustrasi: 1 % pertumbuhan diasumsikan mampu menampung 200.000-400.000 tenaga kerja baru, maka pertumbuhan 6.5 % hanya mampu mempekerjakan 1,3 juta-2,6 juta tenaga kerja dan tidak ada jaminan bagi penduduk miskin yang mencapai puluhan juta jiwa.

Beberapa Kelemahan dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

1)      Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan;

2)      Sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi;

3)      Lebih bersifat karitatif daripada transformatif;

4)      Memposisikan masyarakat sebagai objek dan bukan subjek;

5)      Cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada ‘charity’ daripada ‘productivity’;

6)      Asusmsi permasalahan dan solusi kemiskinan sering dipandang sama daripada pluralistis.

Kebijakan Pemerintah untuk Menanggulangi Kemiskinan

  • Masa Kolonial: ‘politik etis’ balas budi.
  • Masa Orde Baru: terkait dengan program pembangunan nasional sejak Repelita I-V. Program sektoral yang pernah dilaksanakan:

–        BIMAS, INMAS, dan P4K (Departemen Pertanian),

–        UPPKS (BKKBN),

–        KUD dan Koperasi Simpan Pinjam (Departemen Koperasi),

–        UED-SP, BKD dan PKK (Departemen Dalam Negeri),

–        KUBE (Departemen Sosial)

–        Wajar 9 tahun (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dan

–        pengembangan Puskesmas (Departemen Kesehatan)

  • Mulai Repelita VI diluncurkan Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang meliputi:

–        Komponen bantuan langsung sebesar Rp 20 juta/desa sebagai dana bergulir selama 3 tahun;

–        Bantuan pendampingan pokmas IDT oleh tenaga pendamping Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W);

–        Bantuan pembangunan sarana/prasarana

  • Untuk masyarakat miskin di kelurahan tidak ‘tertinggal’ diluncurkan program Takesra/Kukesra.
  • Ketika terjadi krisis ekonomi, jumlah penduduk miskin meningkat tajam karena merupakan gabungan dari penduduk miskin lama dan penduduk baru yang bersifat sementara (transient poverty).

–        Untuk mengatasi masalah ini, dikeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang dibagi dalam empat kelompok program, yaitu JPS Departemen teknis, JPS prioritas, JPS sektor-sektor pembangunan dan JPS monitoring

Kekurangan Program

  • Tidak ada jenjang program lanjutan sehingga kelompok yang sukses dalam tahapan pertama susah mengembangkan usaha selanjutnya
  • Terhambatnya laju pertumbuhan karena sistem pertanggungjawaban yang saling mengikat
  • Timing pencairan kredit yang tidak tepat
  • Kurangnya integrasi dan koordinasi program antar instansi

Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan di Indonesia

a)      Penerbitan undang-undang pemberantasan kemiskinan sehingga program pengurangan kemiskinan lebih diprioritaskan oleh pemerintah dan masyarakat

b)      Program pemberantasan harus bersifat multi-sektor

c)       Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan bersama antara masyarakat dan pemerintah sehingga program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi aktual masyarakat dapat lebih tergali.

d)      Masyarakat dijadikan subjek dan bukan sekedar objek program

e)      Pertanggungjawaban program tidak saja pada pemerintah tetapi juga pada masyarakat

f)       Program yang berkesinambungan

g)      Ukuran keberhasilan ditentukan berdasarkan kemampuan masyarakat keluar dari belenggu kemiskinan.

 

 

About these ads
Categories: Teori Ekonomi
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 279 other followers

%d bloggers like this: